Poin Penting :
- Bupati Jombang Warsubi, terima laporan Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang soal berbagai temuan yang menyangkut dunia pendidikan di Kabupaten Jombang,
- Bupati Warsubi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan
sejumlah masalah yang masih mengemuka, mulai dari pungutan liar, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum maksimal hingga penahanan ijazah
www.PetaniNusantara.com.ǁJawaTimur,25 September 2025-Bupati Jombang Warsubi, terima laporan Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang soal berbagai temuan yang menyangkut dunia pendidikan di Kabupaten Jombang, mulai dari layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pungutan liar.
Pertemuan antara Bupati Warsubi dengan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang itu terjadi di Ruang Swagata, Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada Rabu (24/9/2025) kemarin.
Pada pertemuan tersebut, Bupati Warsubi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim, dengan memaparkan hasil kerja lembaganya selama enam pekan terakhir.
Menurutnya, Dewan Pendidikan telah aktif melakukan pengawasan, pendampingan, serta menyusun kajian strategis guna mendukung kebijakan pendidikan daerah.
“Kami selalu aktif mengawasi, dan melakukan pendampingan. Serta menyusun kajian strategis untuk mendukung kebijakan,” ucap Cholil Hasyim dalam keterangan yang diterima pada Kamis (25/9/2025).
Sementara itu, Bupati Warsubi menegaskan bahwa sinergi bukan hanya jargon, melainkan harus diwujudkan dalam langkah konkret.
Ia juga menyoroti sejumlah masalah yang masih mengemuka di sekolah-sekolah, mulai dari pungutan liar, layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum maksimal, hingga praktik penahanan ijazah.
“Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan adil. Pemerintah bersama Dewan Pendidikan harus memastikan hal itu,” tegas Warsubi.
Warsubi juga meminta agar Dewan Pendidikan Jombang ikut mengkaji kebijakan strategis lain, seperti efektivitas sekolah enam hari, keberlangsungan kurikulum diniyah, dan penguatan pendidikan karakter. Target besarnya adalah menjadikan Jombang sebagai kabupaten layak anak.
Menjawab arahan tersebut, Dewan Pendidikan Jombang akan segera merancang inovasi berupa layanan pengaduan berbasis digital dan hotline.
Nantinya, fasilitas ini diharapkan menjadi saluran cepat dan transparan bagi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran maupun kelalaian di dunia pendidikan.
“Dewan Pendidikan bukan hanya tempat menampung laporan, tapi juga harus bergerak aktif mendeteksi persoalan sebelum menjadi keluhan publik,” ungkap Warsubi.
Pertemuan di Pendopo Swagata bukan sekadar forum seremonial. Bagi pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan masyarakat, forum ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama.
“Pendidikan di Jombang diharapkan tidak hanya sebatas proses administrasi sekolah, melainkan ruang pembentukan karakter sekaligus investasi masa depan generasi muda,” pungkas Warsubi
